Bos Century Robert Tantular Divonis 21 Tahun Penjara, Baru Jalani 10 Tahun Sudah Bebas Bersyarat

detikislami.com – Jakarta – Kepala Humas Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto membenarkan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular atau Bos Century bebas bersyarat.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews (grup SURYA.co.id/surabaya.tribunnews.com), Ade menerangkan Robert Tantular mendapat 74 bulan dan 110 hari atau sekitar 77 bulan.

Ketika ditanya apakah Ditjen PAS berani menjamin remisi dan kebebasan Robert Tantular tidak ada permainan oknum petugas lapas atau oknum internal di Ditjen PAS, Ade mengatakan kebebasan Robert Tantular sudah sesuai prosedur.

“Semua sesuai prosedur dan aturan dasar hukumnya,” kata Ade, Jumat (21/12/2018).

Pembebasan bersyarat Robert Tantular diketahui diusulkan oleh Lapas 1 Cipinang sesuai usulan nomor: W10.Pas.01.05.06-540 tanggal 05-05-2017.

Robert Tantular memperoleh SK PB Nomor W10.1347-PK.01.05.06 Tahun 2017 tanggal 14-08-2017 pembebasan bersyarat mulai tanggal 18 Mei 2018.

Meski begitu, Robert Tantular harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 17 bulan terhitung sejak 18 Mei 2017 sampai 10 Oktober 2018.

Ade juga menerangkan, Robert Tantular telah menjalani subsider kurungan 14 bulan karena tidak membayar denda pada perkara pertamanya sebesar Rp 100 miliar dan perkara keduanya sebesar Rp 10 miliar terhitung dari 18 Mei 2017 sampai 12 Juli 2018.

Selanjutnya Perkara keempat, denda sebesar Rp 2,5 miliar subsider 3 bulan harus dijalani sejak 12 Juli 2018 sampai 10 Oktober 2018.

Karena subsider tersebut dibayar tanggal 25 Juli 2018, maka sejak tanggal tersebut Robert Tantular dibebaskan dari kurungan untuk menjalani pembebasan bersyarat sampai dengan 11 Juli 2024.

Selama menjalani PB, Robert diawasi oleh kejaksaan negeri Bekasi dan dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor.

Ade juga menerangkan ada empat pidana yang telah menjerat Robert sebelumnya, yakni pidana Perbankan 9 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar subsider 8 bulan, pidana perbankan 10 tahun dan denda 10 miliar subsider 6 bulan, pidana pencucian uang 1 tahun penjara, dan pidana pencucian uang 1 tahun dan denda 2,5 miliar subsider 3 bulan.

Ade pun melampirkan penjelasan terkait dasar hukum terkait pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap Robert, yakni Pasal 15 dan 16 KUHP, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP.

PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2016 dan diubah kembali dengan Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2018.

Ade pun melampirkan penjelasan terkait enam kewajiban Robert selama menjalani PB yakni:

1. Tidak mengulangi tindak pidana

2. Wajib mengikuti dan mematuhi program pembimbingan yg ditetapkan Bapas

3. Wajib melapor ke Bapas apabila pindah alamat tinggal

4. Selama menjalani pengawasan jaksa harus taat pada ketentuan2

5. Selama menjalani PB tidak boleh bepergian ke luar negeri kecuali setelah mendapat ijin dari Menkumham

6. Apabila melakukan pelanggaran maka PB dapat dicabut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan keheranannya atas keputusan memberikan pembebasan bersyarat kepada Robert Tantular dan hanya menjalani hukuman setengah dari vonis.

Hal tersebut kata dia patut dipertanyakan.

“Tolong ditanyakan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Laode.

Laode menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) terlalu longgar.

Seharusnya, keistimewaan itu harus dipertimbangkan dengan ketat bagi narapidana-narapidana dengan kejahatan khusus.

“Kita minta pada Ditjen Pemasyarakatan dan Kemenkum HAM, bukannya kita mau balas dendam, tapi bahwa khusus untuk misalnya narapidana kekerasan terhadap anak dan perempuan, korupsi, terorisme, atau narkoba itu harus ketat sekali pemberiannya,” ujarnya.

“Kan percuma juga kalau misalnya sudah dihukum oleh pengadilan 10 tahun tetapi 17 Agustus dapat (remisi), Natal dapat, Lebaran dapat, Galungan dapat. Ya untuk keagamaan saja itu kan banyak sekali ininya dan pembebasan bersyarat,” kata Laode menambahkan.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut penyidik lembaga antirasuah sempat memeriksa Robert Tantular tidak lama setelah ia dinyatakan bebas bersyarat.

Pemeriksaan terhadap Robert Tantular dilakukan pada awal bulan Desember dan dicecar terkait skandal Bank Century.

“Robert Tantular dimintai keterangan. Dilakukan sekitar Desember ini di kantor KPK,” kata Febri.

Total lanjut Febri, termasuk Robert Tantular sudah ada 34 orang yang sudah dimintai keterangan terkait skandal Bank Century.

Mereka yang dimintai keterangan antara lain mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom hingga mantan Wapres Boediono.

“Ada 34 orang yang sudah dimintai keterangan,” ucapnya.

Terkait penyelidikan kasus Bank Century, KPK menyatakan sudah ada kemajuan dalam penyelidikannya.

Dalam kasus skandal Bank Cenutry yang ditangani KPK sebelumnya, sudah ada satu orang yang dijatuhi vonis bersalah, yaitu Budi Mulya.

Dia merupakan eks Deputi Gubernur BI yang dihukum 10 tahun penjara dalam kasus ini. Budi Mulya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara (PMS) dua tahap, yakni Rp 6,7 triliun dan Rp 1,250 triliun.

Sehingga total dana yang digelontorkan untuk penyelamatan Century mencapai Rp 8,012 triliun. Sedangkan di tingkat kasasi, hukuman Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dari Ditjen PAS kepada Bos Century, Robert Tantular seharusnya dilakukan lebih hati-hati.

Menurutnya, sangat wajar jika publik mempertanyakan pemberian remisi ini mengingat yang bersangkutan baru menjalani 10 tahun hukuman dari total 21 tahun.

“Saya sependapat dengan KPK, pemberian remisi ini terlalu mudah. Perlu dikaji ulang khususnya terhadap terpidana korupsi. Sehingga bukan hanya menimbulkan efek jera,” kata Bamsoet.

“Melainkan juga menjadi early warning bagi para pejabat publik maupun pihak swasta agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana korupsi,” katanya lagi.

Terpisah, Mantan inisiator kasus Bank Century M Misbakhun mempertanyakan sikap pimpinan KPK yang merespons mantan Dirut Bank Century Robert Tantular sudah menghirup udara segar.

Robert Tantular divonis 21 tahun penjara dalam empat kasus. Namun, hanya kurang lebih 10 tahun yang dijalani.

“Saya lebih senang bicara soal kasus Century yang stagnan di KPK daripada membicarakan soal kewenangan Kemenkumham dalam memberikan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat yang sudah ada aturan. Dan petunjuk pelaksanaannya yang sudah menjadi hak bagi para terpidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut,” kata Misbakhun.

Ia kemudian menyarankan, KPK fokus pada bidang tugasnya yang utama. Yaitu bagaimana kasus kasus Century bisa dibongkar tuntas sampai kepada pelaku utama dan otak pemberi perintah atas kebijakan bailout yang melanggar hukum tersebut.

“Tidak boleh kasus hanya berhenti di Budi Mulya saja. Sementara KPK seakan -akan stagnan dalam menindak lanjuti kasus Bank Century ini. Ada banyak nama yang diduga kuat terlibat seperti mantan Wapres Boediono, ada Miranda Goeltom, dan Raden Pardede,” kata Misbakhun.

“Semuanya disebutkan sebagai bersama-sama turut serta dalam tindak pidana korupsi yg ada dalam putusan Budi Mulya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan Sri Mulyani juga sudah pernah di BAP oleh KPK di Washington terkait kasus Century,” ia mengingatkan.

Tugas KPK, Misbakhun menegaskan kembali adalah menuntaskan kasus Century. Bukan malah mengalihkan.

“Dengan memberikan komentar atas kewenangan Kemenkumham dalam pemberian hak terpidana dalam mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat yang memang sudah ada dasar ataurannya,” sindir Misbakhun.

sumber : http://surabaya.tribunnews.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.