Mendagri Sebut Tak Ada Pilkada di Ibu Kota Baru

detikislami.com – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dari pembahasan awal, ibu kota negara pengganti DKI Jakarta nantinya tak melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan demikian, wilayah ibu kota baru itu tak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

“Setahu saya enggak ada (penyelenggaraan Pilkada),” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).

Tjahjo mengatakan pihaknya terus mengikuti rapat persiapan pemindahan ibu kota yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurutnya, secara prinsip ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi baru.

“Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan ibu kota baru kemungkinan menjadi wilayah administratif sendiri, seperti Putrajaya yang menjadi pusat administrasi Malaysia.

“Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kaya Putrajaya lah di Malaysia,” tuturnya.

Saat disinggung status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang melekat pada Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo enggan menjawab. Ia lantas meminta agar menunggu penjelasan dari Bappenas.

“Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan lokasi ibu kota negara yang baru telah mengerucut ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Kepastian lokasi ibu kota negara yang baru disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas ‘Pemindahan Ibu Kota’ di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8). Jokowi menyebut ibu kota akan dipindah ke Pulau Kalimantan.

Jokowi sendiri sudah mendatangi lokasi yang menjadi calon ibu kota baru beberapa waktu lalu.

Dalam rapat itu, Jokowi pun meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci kembali.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.