Asosiasi Haji dan Umrah Tolak Sejumlah Pasal di UU Ciptaker: karena Tidak Memihak Masyarakat

detikislami.com – Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan DPR, 5 Oktober lalu banyak ditolak masyarakat, di antaranya adalah pelaku usaha penyelenggara haji dan umrah.

Pasalnya, beberapa pasal yang tertera di UU tersebut dinilai merugikan. Tiga pasal yang secara khusus ditolak adalah pasal 94 ayat 1 butir k dan ayat 2, Pasal 125, dan Pasal 126.

Atas dasar tersebut Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) berharap pasal tersebut dihilangkan.

“Kami tegas menolak pasal ini. Hendaknya dihapus karena tidak memihak kepada kepentingan masyarakat dan tidak memiliki kepastian hukum pada penyelenggara haji umrah,” kata konsultan hukum Forum SATHU, Iryanto, kepada wartawan dalam konferensi pers di sebuah resto di Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat sore (23/10/2020).

Pasal yang merugikan, sebutnya, di antaranya adalah Pasal 125 berisi ketentuan jika Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan Jamaah Haji Khusus ke tanah air, PIHK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan, tambahnya, Pasal 126 berisi jika Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan Jamaah Umroh ke tanah air, PPIU dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

“Ibadah umrah dan haji tidak bisa diprediksi waktu kepulangannya, jadi kami menganggap sanksi itu tidak logis,” kata Penasihat Forum SATHU Asrul Azis Taba.

Apalagi, sambungnya, pakai hukuman pidana penjara juga, ini sudah disamakan dengan kejahatan yang merugikan negara. “Hukuman penjaranya sama dengan pelaku korupsi,” ujarnya.

Pasal lain yang dinilai merugikan terkait kewajiban PPIU membuka rekening untuk menampung dana jamaah umrah.

Hal itu katanya ada di pasal 94 ayat 1 huruf k berisi kewajiban PPIU untuk membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jamaah untuk kegiatan umrah.

Sedangkan ayat 2, sambungnya, berisi ketentuan lebih lanjut mengenai rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Asrul merasa keberatan dengan ketentuan ini, sebab hal itu menyangkut kesepakatan dengan jamaah. Selain itu, ia juga mempertanyakan penggunaan dana tersebut oleh bank.

“Umat Islam diminta kumpulkan dana, kemudian dananya dipakai untuk usaha-usaha yang lain,” katanya menaruh curiga.

Sedangkan, Ketua Dewan Pembina Sathu, Fuad Hasan Masyhur khawatir jika dana umat yang ditampung itu dipakai untuk hal hal lain.

“Aturan tersebut berpotensi menimbulkan penampungan dana umrah dari masyarakat yang sangat besar,” kata dia mengkhawatirkan ada penyalahgunaan dana deposit.

Atas pasal pasal itu, Forum SATHU kemungkinan melakukan upaya uji materi (judicial review) UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi. Tak menutup kemungkinan mereka juga akan melakukan unjuk rasa.

“Kami akan lakukan judicial review,” pungkas Asrul. [Mas]

 

Sumber : hidayatullah.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.