Beda Pandangan MenPAN dan Menag Terkait Cadar

detikislami.com – Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi menyampaikan wacana pelarangan wanita yang mengenakan cadar masuk instansi pemerintah. Fachrul Razi mengklaim hal ini demi alasan keamanan.

“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” kata Fachrul, pada Rabu (30/09/2019), dikutip dari CNN.

Fachrul  menyampaikan pihaknya sedang mengkaji hal tersebut untuk ditetapkan melalui peraturan menteri agama. Meskipun begitu, ia menyebut tak pernah berpikir untuk melarang penggunaan cadar.

Baca Juga : Romo Syafi’i: Saya Tak Dengar Menag Larang Rok Mini

Langkah ini, lanjut Fachrul, dipertimbangkan Kemenag karena semakin banyak pengguna niqab yang menganggap hal itu sebagai indikator keimanan. Menurutnya, banyak pengguna niqab yang menilai orang yang tak bercadar tingkat ketakwaannya lemah.

“Kita ingin memberikan kejelasan itu bukan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang,” tuturnya.

Mantan Wakil Panglima TNI itu juga menyebut penggunaan niqab hanya budaya beberapa suku di Arab Saudi yang sudah mulai ditinggalkan. Malah saat ini, klaimnya, pengguna niqab lebih banyak di Indonesia.

“Bahwa niqab itu tidak ada ayatnya yang menganjurkan memakai niqab, tapi juga tidak ada yang melarang. Tapi kita ingin menggarisbawahi bahwa pemakain niqab itu tidak ada kaitannya dengan kualitas keimanan atau ibadah seseorang,” pungkasnya.

Beda Pandangan

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mempunyai pandangan berbeda soal penggunaan cadar di instansi pemerintahan. Meskipun enggan mengomentari wacana yang dilontarkan oleh Menag, Tjahjo mengaku tidak ada larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) menggunakan cadar di lingkungan pemerintahan.

“Setahu saya kok tidak ada aturan undang-undang ya yang di KemenPAN, tapi yang lainnya silakan cek,” ujar Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019), dikutip dari CNN.

Tjahjo mengungkapkan jika selama ini pemerintah tidak memiliki keluhan penggunaan celana cingkrang maupun cadar. Namun ia menegaskan, KemenpanRB tidak ikut campur tentang ide Menteri Agama Fachrul Razi yang akan melarang penggunaan cadar. Karena setiap instansi memiliki aturan rumah tangga masing-masing.

“Masing-masing instansi juga punya aturan seragamnya apa, pakai batik hari apa, pakai baju seragam hari apa,” ungkapnya.

Karena itu, Tjahjo mengungkapkan KemenPANRB akan menunggu kajian dari setiap kementerian terkait larangan penggunaan cadar dan nantinya tetap mengembalikan kewenangan pada setiap instansi.

“Ya sementara sih masih yang saya tahu masing-masing instansi punya aturan,” pungkasnya.

 

sumber : kiblat.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.