Budaya Fitnah dan Hoax Dalam Dakwah Politik

detikislami.com -Jakarta – Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 aksi saling hujat, fitnah, memaki, dan sebaran berita bohong (hoax) semakin marak dan mengkhawatirkan. Begitu juga dengan aksi plintir berita dan politisasi. Ada yang `menghajar` pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, juga pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Adapula partai yang menyebar fitnah dan hoax sana sini atas nama dkwah politik. Tindakan ini dikecam banyak kalangan karena akan memicu terjadinya kerusuhan sosial.

Pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin menilai, setiap pasangan capres-cawapres mempunyai buzzer yang bekerja sesuai perintah. Namun terkait perang buzzer maka masyarakat harus ingat penandatangan kampanye damai yang tanpa SARA, penyebaran hoax politisasi dan uang.

“Perlu diingatkan kembali bagi kedua paslon, bahwa kampanye damai jangan sekadar manis bibir atau seremonial belaka,” ujar Silvanus kepada Harian Terbit.

Menurutnya, dalam kampanye damai maka kedua paslon Pilpres 2019 tidak memanfaatkan buzzer untuk memelintir atau spin off the news. Pemutarbalikan fakta berita dalam kampanye Pilpres 2019 sangat dilarang. Karena dengan memanfaatkan buzzer untuk memutarbalikkan berita maka kedua paslon akan rugi sendiri. Karena kampanye damai akan berubah menjadi kampanye saling serang.

Salah satu contoh fitnah dan kebohongan atas nama dakwah politik, PBB dengan sengaja diberi angka 8 supaya digiring mencoblos partai nomer 8 yaitu PKS.

Salah satu kebohongan atau fitnah atas nama dakwah politik adalah merebaknya akun akun FB yang seolah olah menggambarkan sebagai kader PBB, akan tetapi jika dicermati, nomer yang ada adalah nomer 8 yang notabene milik partai PKS.

Silvanus menuturkan, memanfaatkan buzzer untuk memutarbalikkan berita juga akan membuat masyarakat terbelah. Padahal sudah banyak pihak dan tokoh nasional yang tidak bosan menyampaikan bahwa keutuhan negara dan bangsa lebih penting daripada jabatan yang hanya sementara. Oleh karenanya diminta tidak ada lagi buzzer yang menyebarkan hoax hanya untuk kepentingan sesaat.

Permintaan maaf, sambung Silvanus, sebenarnya baik untuk kubu Prabowo sehingga isu tampang Boyolali tidak digoreng terus oleh berbagai pihak yang ingin kepentingannya tercapai. Karena isu tampang Boyolali akan dimainkan oleh berbagai kelompok untuk meraih keuntungan.

Plintir Berita

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin mengatakan, jika disimak secara utuh maka pidato Prabowo di Boyolali justru keinginannya membela rakyat miskin yang banyak tinggal di daerah seperti Boyolali. Saat ini Boyolali merupakan kota terasing dari mewahnya pertumbuhan kapitalisme seperti munculnya hotel- hotel dan mall mewah di kota Besar.

“Ada upaya pihak Kubu Jokowi melalui Kepala Daerahnya untuk memelintir pidato Prabowo ini seolah merendahkan kaum marginal,” jelasnya.

Aminudin ISDS menegaskan, untuk menangani tampang Boyolali yang saat ini viral maka tim Prabowo Sandi segera muat utuh pidato Prabowo baik berupa audio visual atau transkrip lengkap. Karena pemutarbalikkan atau distorsi informasi dimaksudkan utk membenturkan Prabowo dengan Rakyat. Oleh karenanya agar Pilpres 2019 aman dan maka semua pihak untuk selalu damai.

“Bukan hanya buzzer tapi Juga semua operatornya di lapangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno memberikan pesan kepada para buzzer di media sosial. Pesan yang disampaikan Eddy ini terkait polemik “tampang Boyolali” yang ramai dibicarakan di dunia maya.

Eddy menyayangkan pesan positif yang ingin disampaikan Prabowo menjadi tidak sampai karena masalah ini. “Tolong buzzer, jangan sedikit-sedikit pelintir berita. Kasihan, kasihan tokoh kita yang ingin menyampaikan sesuatu yang baik ke masyarakat tapi justru penyampaian dipelintir dan dijungkirbalikkan sehingga kesannya negatif,” ujar Eddy, di kawasan Kuningan.

Eddy juga berpesan kepada masyarakat untuk menyaring informasi yang viral di media sosial. Ia mengatakan, semua informasi harus dicerna dengan baik agar tidak terjadi salah paham. Dalam kasus pidato Prabowo ini, Eddy menegaskan tidak ada maksud menyinggung perasaan warga Boyolali.

“Apalagi, diskusi itu ada di medsos. Kita harus saring untuk memahami bahwa apa yang terjadi dan dikomunikasikan (Prabowo dan disebar) di medsos itu sesungguhnya tidak bermaksud menyinggung, untuk merendahkan pihak lain,” kata Eddy.

Beberapa hari ini, muncul polemik terkait pidato Prabowo ketika berkampanye di Boyolali. Awalnya, Prabowo mengatakan bahwa Jakarta dipenuhi gedung menjulang tinggi dan hotel-hotel mewah. Ia menyebutkan beberapa hotel berbintang di Ibu Kota.
“Tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk ke hotel-hotel tersebut. Betul?” tanya Prabowo.

“Betul,” jawab masyarakat Boyolali yang menjadi pendengarnya.

“Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Karena tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang-tampang kalian, ya tampang Boyolali ini, betul?” kata Prabowo lagi.

Politisasi

Eddy Soeparno meminta agar setiap ucapan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak dipolitisasi. Dia menyayangkan polemik tentang “Tampang Boyolali” yang dibawa ke ranah hukum. Seorang pria bernama Dakun yang mengaku berasal dari Boyolali, melaporkan Prabowo ke Polda Metro Jaya karena tersinggung dengan ucapan tersebut.
Menurut Eddy, polisi bisa kewalahan jika hal seperti ini terjadi terus.

“Kalau kita bicara, setiap ucapan itu dipolitisir, saya kasihan kepada pihak kepolisian yang akan kelabakan menerima laporan masyarakat yang begitu banyak,” ujar Eddy.U””

sumber : harianterbit.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.