Deretan Kampanye Hitam yang Merujuk pada Jokowi di Pilpres 2019

detikislami – Kampanye hitam terkait suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas masih mewarnai Pilpres 2019, karena dianggap ampuh untuk mengeksploitasi dan mempengaruhi sensitifitas perilaku pemilih.

Meski komitmen anti kampanye hitam telah disepakati elite politik kubu Joko ‘Jokowi’ Widodo-Ma’ruf Amin, maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, namun tetap saja terus terjadi di tengah masyarakat.

Seperti apa kampanye hitam yang diarahkan kepada masing-masing calon?
berikut deretan kampanye hitam yang dikaitkan dengan capres nomor urut 01, Jokowi.

1. Jika Jokowi terpilih, tidak akan ada azan

Deretan Kampanye Hitam yang Merujuk pada Jokowi di Pilpres 2019Istimewa
Pekan lalu, sebuah video yang merekam aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap pasangan calon Jokowi-Ma’ruf, menggegerkan jagat maya. Diduga kuat peristiwa dalam video itu terjadi di Karawang, Jawa Barat.

Dalam video yang beredar, dua perempuan tersebut berbicara dalam bahasa Sunda saat kampanye door to door. Mereka meyakinkan warga dengan omongan bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan dalam video tersebut.

Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti:

Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin.

Tiga emak-emak itu lalu diamankan polisi. Namun Bawaslu menyatakan aksi ketiganya tak masuk pelanggaran pemilu.

“Dari hasil investigasi dan kajian, teman-teman di Karawang juga sudah melakukan pendalaman internal data pada kesimpulan tidak memenuhi unsur formil dan materiilnya,” ucap Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah pada Selasa (26/2)

2. Partai Komunis Indonesia akan bangkit kembali

Kampanye hitam yang menyebut Jokowi keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali bergaung jelang Pilpres 2019. Saat berkunjung ke Aceh pada 14 Desember 2018 lalu, Jokowi kembali mengungkit tudingan ini karena merasa harus meluruskannya.

“Banyak sekali seperti yang kita lihat di medsos (media sosial). Presiden Jokowi itu PKI. Banyak informasi seperti itu. Ya saya sampaikan di mana-mana, PKI itu dibubarkan tahun 65 tahun 66. Saya lahir tahun 1961. Umur saya baru 4 tahun. Masa ada PKI balita. Gak logis, tapi ada yang percaya,” ujar Jokowi saat perpidato pada acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2019 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, seperti dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan itu, Jokowi sambil menunjuk ke arah proyektor yang memperlihatkan gambar sosok lelaki berdiri di samping podium saat tokoh PKI, Aidit tengah berpidato.

Jokowi menuturkan, gambar sosok lelaki yang berdiri di samping podium itulah yang kemudian disebarkan di media sosial seolah-olah itu dirinya.

3. Disebut antek asing

Tudingan antek asing kerap diarahkan kepada Jokowi. Mengutip dari Antara, mulai dari tudingan membuka ekonomi terhadap serbuan korporasi global, menjadi boneka Tiongkok sampai dengan serbuan tenaga kerja asing Tiongkok, disebut-sebut telah dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.

Dalam acara deklarasi alumni sejumlah universitas di Plaza Tenggara GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (12/1), Jokowi dengan berapi-api menepis tudingan yang menyebut dia antek asing.

“Presiden Jokowi isu-isunya banyak di bawah. Mungkin di sini tidak ada, tetapi Presiden Jokowi diisukan antek asing, antek asing, antek asing. Saya ingin menyampaikan, yang namanya Blok Mahakam 100 persen dikelola Pertamina yang sebelumnya dikelola Jepang dan Prancis,” tegas Jokowi.

Jokowi meminta isu-isu miring seperti antek asing harus dijelaskan dan ditangkis. Ia lalu menyinggung soal sulitnya pemerintah merebut saham Freeport.

“Jangan dibolak-balik seperti itu. Dipikir merebut 51 persen saham Freeport selama 4 tahun itu mudah? Sangat sulit sekali, sangat sulit sekali,” kata dia.

4. Dianggap kriminalisasi ulama

Jokowi juga sempat dituduh mengkriminalisasi ulama. Menjawab hal ini, Jokowi mengaku bingung bisa diterpa isu mengkriminalisasi ulama. Ia pun heran kenapa isu ini bisa keluar, padahal ia sudah memilih Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presidennya.

Jokowi meminta pihak yang menudingnya menyebutkan nama ulama yang disebut dikriminalisasi.

Ia pun mengatakan jika ada oknum ulama yang berkasus hukum, maka jangan diartikan sebagai langkah kriminalisasi ulama oleh pemerintah. “Ini jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

sumber : idntimes.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.