Fadli Zon: Moeldoko Tak Seharusnya Ikut Campur Kontestasi Pilpres

detikislami.com – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebut bahwa Jendral (purn) Moeldoko seharusnya tak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2019. Sebab, Moeldoko tercatat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang tergolong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Moeldoko kini diketahui juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (YKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ASN dilarang untuk menguntungkan salah satu calon dalam pemilu.

1. Moeldoko Seharusnya Tak Boleh Tergabung Dalam TKN

Fadli Zon menilai, Moeldoko seharusnya tak turut turun langsung menjadi bagian dari TKN. “Moeldoko gak boleh ikut di tim,” kata Fadli di Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa (26/2) malam.

Menurut dia, seharusnya Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) memperhatikan hal tersebut. “Harus diperiksa Bawaslu karena dia (Moeldoko) kepala instansi yang isinya ASN semua,” kata Fadli.

2. Harapkan ASN, TNI dan Polisi Tetap Netral

“Kontestasi ini kan jelas hanya 2 paslon, didukung partai politik pendukung. Di luar peserta itu, yang diwajibkan untuk netral, jangan ikut-ikutan,” kata Fadli.

Ia berharap pihak-pihak seperti tentara, polisi, dan ASN tetap bersikap netral dalam tahun politik ini. “Ini yang kita harapkan justru, tidak ikut-ikutan,” katanya.

3. Minta Bawaslu Beri Ketegasan

Fadli Zon juga meminta Bawaslu untuk bersikap tegas terkait kedudukan Moledoko sebagai Kepala Staf Presiden yang juga menjadi bagian dalam TKN. “Bawaslu harus membuat ketegasan dalam persoalan ini,” kata Fadli.

Wakil ketua DPR RI ini khawatir Kantor Staf Presiden lantas berubah menjadi sarang baru bagi timses Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kantor Staff Presiden bisa jadi sarang timses,” kata Fadli.

“Kita tidak berharap ASN terlibat dalam kontestasi ini,” lanjut dia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan sempat menyebutkan bahwa ASN bukan 100 persen dilarang terlibat dalam kampanye. ASN memang diminta untuk menjaga netralitas namun bisa saja terlibat dalam kampanye.

Abhan mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menghadiri kampanye, namun tidak diperkenankan memakai atribut sosialisasi milik partai politik maupun kandidat tertentu.

sumber : idntimes.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.