Hendak Kemana (Ke)Menteri(an) Agama?

detikislami.com – “…Republik Indonesia selama berdirinja hingga sekarang belum pernah Kementerian Agama digunakan menjadi alat propaganda politik dalam arti mempermainkan agama dan memutar balikkan firman-firman Tuhan untuk tudjuan politik, sebagaimana misalnja sering digunakan orang di daerah pendudukan Belanda.” –KH. A. Wahid Hasyim

“Sebaiknya Menteri Agama lebih hati-hati dalam melontarkan rencana suatu kebijakan. Kita sama-sama harus melawan radikalisme karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Namun rencana kebijakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme tidak boleh menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat,” kata Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi VI-II dari Fraksi Fraksi Partai Golkar.

Pernyataan Ace tersebut menanggapi kontroversi yang ditimbulkan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi yang melontarkan pernyataan kontroversial seputar cadar, celana cingkrang dan radikalisme di Masjid.

Pernyataan ini dilontarkan tak lama setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo. Wacana yang dilontarkan Menteri Agama seputar isu cadar, celana cingkrang dan radikalisme memang seakan-akan menjadi perhatian utama Menteri Agama di tengah berbagai persoalan yang membelit Kementerian Agama, mulai dari pelayanan pelaksanaan ibadah haji hingga kasus korupsi yang membelit kementerian tersebut.

Secara historis, lembaga pemerintah yang mengurusi urusan yang terkait dengan keagamaan di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka, dapat ditelusuri hingga pada masa penjajahan Belanda, di pundak Snouck Hurgronje.

Baca juga: Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara

Orientalis yang menjadi abdi pemerintah penjajahan ini berperan sebagai penasehat untuk urusan pribumi dan ‘Arab.’ Peran Snouck Hurgronje terlembagakan dalam Kantoor voor Inlandschen Arabische Zake (KIAZ). Snouck Hurgronje-lah yang menanamkan pondasi urusan pemerintah kolonial dengan umat Islam di masa penjajahan. Seiring berjalannya waktu, KIAZ kemudian bertransformasi menjadi Kantoor der Adviseur van Indlandsche en Mohammedansche Zaken (kantor penasehat urusan pribumi dan Islam).

Christian Snouck Hurgronje

Motifnya tentu bukan demi kemasalahatan umat Islam. Berawal dari perhatian pemerintah kolonial untuk melihat dampak dari Jemaah haji Indonesia terhadap perkembangan politik di negerinya, kantor ini hadir dengan pengetahuan orientalisme Hurgronje demi menaklukkan hasrat anti-penjajahan umat Islam.

Sebelum masa Hurgronje, pemerintah kolonial tak memiliki pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana agama Islam. Sehingga mereka kerapkali menelurkan kebijakan politik yang membuat resah umat Islam sehingga menimbulkan hasrat perlawanan yang tak padam. Termasuk ketika mereka melihat persoalan haji yang dianggap membawa ide-ide perlawanan dari tanah suci. Sehingga satu ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk mempersulit pelaksanaan ibadah haji.

Hal ini yang ditentang oleh Snouck Hurgronje. Sebagai penasehat rezim penjajahan ia justru mengingatkan penguasa kolonial pada saat itu untuk membiarkan dan mempermudah ibadah haji, selama Jemaah tidak terlibat urusan politik.

Menurutnya, “Maka saya berani menganjurkan dengan sungguh-sungguh agar mereka yang mau naik haji, jika tidak ada keberatan khusus lainnya yang menghalangi niatnya, hendaknya diberi paspor yang mereka minta tanpa bicara panjang lebar, seperti terhadap orang-orang yang bepergian lainnya,” tukas orientalis tersebut. (Snouck Hugronje: 1993)

Sebab bagi Hurgronje, semakin umat Islam ditekan kesempatannya untuk beribadah, maka akan semakin melawan dan menyulitkan pemerintah kolonial. Oleh sebab itu tindakan keras diterapkan hanya ketika sudah menyentuh persoalan politik.

“…orang-orang terjajah, dan agar dari kalangan mereka dikerahkan prajurit untuk perjuangan suci bagi Islam, maka ketika itu demi kepentingan politik Hindia Belanda saya anggap menjadi tindakan yang harus dilakukan, agar perjalanan haji dilarang dan diberantas keras, selama adanya propaganda fanatik yang berbahaya, yang menganggap kota suci tersebut sebagai medan gerakan yang paling memberikan harapan. Masih juga mengherankan bagi saya, bahwa Pemerintah Jajahan ketika itu tidak mengeluarkan surat keputusan yang bertujuan demikian,” tegas Snouck Hurgronje. (Snouck Hurgronje: 1985)

Pondasi politik demikian yang dihamparkan Hurgronje pada lembaga pemerintah kolonial untuk urusan masyarakat pribumi dan umat Islam. Pada masa Jepang, penjajah tetap melihat diperlukan satu Lembaga untuk mengawasi umat Islam. Kantoor der Adviseur voor Indlandshce Zaken en Mohammadansche digantikan oleh Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunsaikanbu (Gubernur), sedangkan di daerah-daerah didirikan Shumuka (Kantor Urusan Daerah) sebagai bagian dari Karesidenan (Shu).

Shumubu didirikan dengan tujuan (1) memberikan nasehat-nasehat dalam soal Islam dan (2) menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-pergerakan Islam. (Muljanto Sumardi : 1998)

Kedua lembaga tadi baik pada masa Belanda dan Jepang pada pokoknya berorientasi pada pengokohan politik kekuasaan dan memperlakukan umat Islam sebagai objek. Keduanya tumbang bersamaan dengan tumbangnya penjajahan di Indonesia. Namun sebagian pihak keliru menyamakan kehadiran Kementerian Agama sebagai kelanjutan dua lembaga penjajahan tadi.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bersidang pada Agustus 1945 tidak menemukan kata sepakat atas gagasan pendirian Kementerian Agama di Indonesia. Dari 27 anggota PPKI hanya 6 yang menyetujui usulan tersebut. Maka Kementerian Agama belum ada pada masa Kabinet Republik Indonesia pertama (2 September 1945 – 14 November 1945).

Barulah pada Kabinet kedua, di bawah Pemerintahan Sutan Sjahrir, pada 3 Januari 1946, Kementerian Agama lahir. Hal ini tak lepas dari prakarsa para tokoh-tokoh Islam seperti K.H. A. Wahid Hasyim, A. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo dan lainnya. Utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) Banyumas yang dipimpin K.H. Dardiri dan anggota M. Sukoso Wiryosaputro mengusulkan didirikannya Kementerian Agama dalam sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 26 November 1945. (Muljanto Sumardi : 1998)

Presiden Soekarno dalam buku resmi pemerintah, 20 Tahun Indonesia Merdeka menolak anggapan bahwa Kementerian (atau Departemen) Agama adalah kelanjutan dari dua lembaga penjajah yang mengurusi umat Islam. Menurutnya,

“Kalau dilihat selintas pandang, walaupun Kantoor v/d Adviseur voor Inlandsche en Mohammadaanshce Zaken tampak persamaaannya  di sana sini, tetapi hakekat dan tujuannya secara prinsipil amat berbeda sekali. Yang satu menjalankan tugas kewajibannya untuk pengabdian kepada kolonialisme dan imperialisme, dan yang satu lagi berfungsi sebagai pembimbing dan penjamin azas kemerdekaan beragama untuk menunaikan dharma-baktinya bagi kepentingan Rakyat Indonesia Merdeka dan berdaulat.” (Azyumardi Azra: 1998)

Hal ini juga disanggah oleh K.H. A. Wahid Hasyim, yang menjadi Menteri Agama R.I. ke-4. K.H.A. Wahid Hasyim dalam Sekitar Pembentukan Kementerian Agama R.I.S. (1951) menyebutkan bahwa banyak pihak menyangka Kementerian Agama dibentuk agar berperan menjadi mesin propaganda seperti yang terjadi di masa penjajahan Jepang. Menurutnya hal ini keliru,

“Dugaan ini sama sekali salah. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, Kantor Urusan Agama itu diadakan oleh Djepang untuk melanjutkan kantor penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan politik pihak Islam, serta mengawasinja, yaitu Kantor Indlandsche Zaken dulu. Akan tetapi achirnja karena dorongan-dorongan perkembangan politik lalu mengambil haluan lain jang sehat. Sedangkan dalam Republik Indonesia selama berdirinja hingga sekarang belum pernah Kementerian Agama digunakan menjadi alat propaganda politik dalam arti mempermainkan agama dan memutar balikkan firman-firman Tuhan untuk tudjuan politik, sebagaimana misalnja sering digunakan orang di daerah pendudukan Belanda.” (K.H.A. Wahid Hasyim : 1957)

Maka tak mengherankan jika pada masa kepemimpinan K.H.A. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama, ia meletakkan fondasi Kementerian Agama secara menyeluruh dan salah satu yang mendasar menjadi program politik dari Kementerian Agama RIS pada tahun 1950 adalah “Meletakkan permutaran tjorak politik keagamaan dari dasar kolonial kepada dasar nasional.” Selain itu program politik lainnya termasuk tidak membedakan kepercayaan dan agama, menghidupkan moral masyarakat dan membimbing tumbuh dan berkembangnya paham Ketuhanan Yang Maha Esa di segala aspek kehidupan masyarakat. (K.H.A. Wahid Hasyim : 1957)

K.H.A. Wahid Hasyim sendiri dalam Tugas Pemerintah Terhadap Agama (1951) menegaskan bahwa Kementerian Agama bukanlah Kementerian Agama Islam. Kementerian Agama tidak mencampuri urusan privat warganya, termasuk urusan tata cara beribadah dan lainnya. “Pemerintah tidak mentjampuri soal-soal tadi menurut hukum kenegaraan setjara Demokrasi, tetapi pemerintah hanjalah segi keagamaan jang bersifat kemasjarakat, jang timbul dari perhubungannja seorang beragama dengan orang lainnja.” (K.H.A. Wahid Hasyim : 1957)

Termasuk pula ketika Kementerian Agama mengurusi ibadah haji umat Islam di Indonesia. Sebagai masyarakat dengan mayoritas muslim yang jumlahnya jauh lebih besar maka wajar memberikan lebih besar kepada umat Islam. (Saiful Umam : 1998) Menurut K.H.A. Wahid Hasyim, pemerintah bukan mengurusi soal Haji karena faktor agamanya, tetapi faktor ‘kenegaraannya.’ Negara memberikan pelayanan yang layak bagi para Jemaah haji di Indonesia, “jaitu mengusahakan perbaikan pada mereka, dengan meninggikan ketjerdasannja dan mengatur perdjalanannja sedemikan rupa, hingga di dalamnja tidak terdapat hal-hal jang buruk dan mengetjewakan.” (K.H.A. Wahid Hasyim : 1957)

Putra K.H. Hasyim Asy’ari tersebut menyadari bahwa masih banyak kesalahpahaman terhadap Kementerian Agama. Setidaknya ia melihat ada tiga pihak yang melihat Kementerian Agama. Golongan pertama ialah kelompok yang tidak bersemangat beragama. Mereka yang merasa terdesak oleh pengaruh agama dan merasa dirugikan oleh pengaruh agama. Golongan kedua dan ketiga ialah mereka yang sama-sama bersemangat dalam menjalankan agama. Masing-masing terdiri dari umat Islam yang mayoritas dan kelompok minoritas agama lain.

“Kementerian Agama harus berdajung diantara tiga pulau karang tadi, dengan tidak boleh mengetjewakan  salah satu dari padanja, suatu pekerdjaan jang berat sekali. Kesukarannja pekerdjaan itu akan lebih njata djika diingati bahwa masing-masing golongan bersemangat agama, baik jang majoriteit (golongan besar) maupun jang minoriteit minoriteti (golongan ketjil) ingin bantuan dan sokongan dan pertolongan dari Kementerian Agama, akan tetapi tidak suka ditjampuri olehnja atau dengan perkataan lain jang lebih tegas tidak suka dikurangi kebebasannja dan kedaulatannja.”

Demikianlah beban yang dipikul Kementerian Agama sejak lama. Kementerian Agama bukanlah lembaga yang mengawasi pergerakan umat Islam seperti di masa penjajahan. Tidak pula mencampuri urusan tata cara ibadah umat agama manapun. Lembaga tersebut hanya berurusan dengan aspek kemasyarakatan umat beragama.

Di tengah tantangan yang membelit Kementerian Agama, terutama soal korupsi yang telah menyeret pejabat-pejabat lembaga tersebut, kehadiran Menteri Agama baru justru diharapkan mampu mengarungi semua persoalan tadi. Membawa lembaga tersebut mengarungi ‘tiga pulau karang’ yang diumpamakan oleh K.H.A. Wahid Hasyim. Pertanyaan besarnya kini adalah; hendak kemana Menteri Agama menahkodai Lembaga tersebut? Melewati ‘tiga pulau karang’? Ataukah kembali terseret dalam pusaran persoalan yang membelit Lembaga tersebut selama ini?

 

penulis : Beggy Rizkiansyah

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.