Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Idealis Tapi Tak Panjang Umur

detikislami.com – Masa transisi kabinet bisa dibilang sebagai masa paling krusial, bahkan bisa menjadi krisis. Ketika jajaran kabinet lama sedang mengepak dan mengemas barang-barang pribadi mereka dari kantor, jajaran yang baru masih belajar untuk memulai langkah pertama.

Sementara itu, seluruh perhatian publik sedang tertuju kepada mereka. Selain dinilai sebagai tonggak harapan untuk menuju keadaan lebih baik, keberadaan mereka adalah hasil dari lobi-lobi antar berbagai elemen di kancah perpolitikan negeri terkhusus partai politik.

Perpolitikan Indonesia pada periode 1949-1957 ternyata punya tren yang cukup menarik –mungkin contoh yang kurang baik- untuk disimak. Dimana menteri dalam kabinet menjadi posisi yang paling dicari, dianggap mempunyai gengsi tinggi. Di kala itu, yang dapat menjadi menteri hanyalah para pimpinan kelompok politik dan juga kaum terdidik.

Baca Juga : Mohammad Natsir Berdiri di Antara Islam dan Negara

Bisa mengibarkan bendera di bagian depan mobil, dan mendapatkan pengawalan khusus dari tentara yang berjaga di rumah menjadi prestise tersendiri, rasa hormat dari masyarakat pun didapat, di samping pendapatan yang tinggi tentunya.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Empat hari berselang, Presiden Soekarno menjalankan hak preogratifnya dan menunjuk Mohammad Natsir sebagai formateur yang bertugas membentuk kabinet pemerintahan.

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir. Program : 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

 

Problem utama yang dihadapi Natsir tentu perseteruan yang mulai tercipta antara Masyumi, partai tempatnya bernaung dengan PNI. Sebagai partai dengan kekuatan terbesar kedua setelah Masyumi, PNI menuntut jatah posisi-posisi strategis dalam kabinet Natsir yaitu menteri dalam negeri dan juga menteri pendidikan. Mereka menolak posisi menteri luar negeri, menteri penerangan, menteri pekerjaan umum, dan pos perburuhan yang ditawarkan.

Alasan PNI jelas, jika menempati posisi menteri dalam negeri mereka bisa mengatur perihal penunjukan gubernur, bupati, dan jabatan kepala daerah lainnya. Dan posisi menteri pendidikan, tentunya untuk membendung pengaruh Islam berkembang dalam sistem pendidikan yang berlaku terkhusus sekolah milik pemerintah.

Pertentangan itu tentu membuat jalur komunikasi politik menjadi buntu. Hal tersebut sempat membuat Natsir frustasi, dua kali dia menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Soekarno namun ditolak. Pada kesempatan selanjutnya, Soekarno menyarankan Natsir untuk sejenak mengabaikan keberadaan partai politik yang ada. Artinya Natsir bisa membentuk kabinet tanpa memandang latar belakang politik para anggotanya.

Pada 6 September, Natsir dengan penuh kepercayaan diri mengumumkan kabinetnya tanpa satu pun perwakilan dari PNI. Kabinet tersebut berisi orang-orang yang dinilai Natsir kompeten, berpengalaman, dan yang terpenting mampu menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak. Berikut jajaran kabinet yang dibentuk oleh Mohammad Natsir:

  • Perdana Menteri: Mohammad Natsir (Masyumi)
  • Deputi Perdana Menteri: Sultan Hamengku Buwono IX (Non partai)
  • Menteri Luar Negeri: Mohammad Roem (Masyumi)
  • Menteri Dalam Negeri: Assaat (Non partai)
  • Menteri Pertahanan: Dr. Abdul Halim (Non partai)
  • Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (PIR)
  • Menteri Penerangan: Melkias Agustinus Pellaupessy (Fraksi Demokrasi)
  • Menteri Keuangan: Syafruddin Prawiranegara (Masyumi)
  • Menteri Pertanian: Tandiono Manu (PSI)
  • Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PSI)
  • Menteri Perhubungan: Ir. Djuanda (Non partai)
  • Menteri Pekerjaan Umum: Prof. Herman Johannes (PIR)
  • Menteri Tenaga Kerja: Raden Pandji Soeroso (Parindra)
  • Menteri Sosial: Fredericus Soetrisno Harjadi (Katolik)
  • Menteri Pendidikan: Dr. Bahder Djohan (Non partai)
  • Menteri Agama: Wachid Hasyim (Masyumi)
  • Menteri Kesehatan: Dr. Johannes Leimena (Parkindo)
  • Menteri Negara: Harsono Tjokroaminoto (PSII)

Pada kelanjutannya, tentu saja kabinet tersebut menghadapi banyak kritik. Dalam debat perlemen, pihak PNI dan PKI menilai Natsir telah membentuk kabinet bisnis dengan mengabaikan keberadaan partai politik yang ada. Menurut mereka, hal itu telah memperlemah sitem parlementer di Indonesia. Mereka juga memandang Natsir terlalu menuruti tekanan pihak militer dalam pembentukan kabinet. Hal senada juga disampaikan oleh fraksi Sukiman di tubuh Masyumi. Mereka menilai komposisi kabinet mencerminkan tekanan pihak militer yang kuat.

Sembari mengkritik, PNI tampaknya terus mengusahakan terjadinya perubahan. Pada tanggal 25 Oktober mereka menyampaikan mosi kepada presiden, mereka meminta presiden agar membentuk kabinet beru, mereka mengusulkan penunjukan tiga orang formateur untuk pembentukan kabinet tersebut, satu dari PNI, satu dari Masyumi, satu dari kelompok lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, Natsir pun dengan penuh kepercayaan diri mengadakan voting di majelis parlemen, hasilnya 118 suara mendukung kabinet dan 73 mendukung mosi PNI. Namun meskipun memenangkan voting, sejak saat itu hubungan kabinet dengan parlemen justru semakin memburuk.

Salah satu kebijakan kabinet yang ditentang parlemen adalah undang-undang pajak omset yang dianggap akan mengganggu pihak asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Rasuna Said, anggota parlemen non partai menyampaikan mosi meminta pencabutan undang-undang yang sejatinya ditujukan untuk Indonesiasi dunia bisnis itu. Rasuna Said memperoleh dukungan dari banyak pihak termasuk anggota parlemen yang berasal dari elemen partai.

Masalah lain adalah terkait integrasi wilayah Papua Barat. Meskipun kabinet Natsir berhasil berunding satu meja untuk pertama kalinya dengan pihak Belanda, namun perundingan tersebut masih menemui kebuntuan. Dan kegagalan tersebut tentu menjadi dasar parlemen untuk “menyerang” kabinet. Selain itu, persoalan keamanan dalam negeri juga menjadi sorotan dimana terjadi berbagai pemberontakan seperti gerakan Andi Azis, APRA, dan RMS.

Akhirnya, pada 22 Januari 1951 ketidakpuasan parlemen terhadap kabinet memuncak. Hadikusumo dari PNI menyampaikan mosi tidak percaya, dan dalam pemungutan suara kabinet Natsir kalah dengan perbandingan suara 70 mendukung mosi Hadikusumo, 48 mendukung kabinet. PIR, Parindra, dan Parkindo ikut mendukung mosi tersebut, sementara partai yang dianggap mendukung pemerintah yaitu PSI justru memilih abstain. Maka pada 21 Maret 1951, jajaran kabinet Natsir mengundurkan diri dan Mohammad Natsir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Meskipun banyak pengamat politik yang menilai pendeknya waktu membuat kabinet ini belum bisa dinilai sukses atau tidak. Namun Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menyatakan bahwa kabinet Natsir sejatinya sukses dalam mewujudkan keamanan sipil, administrasi yang tertib, pertumbuhan produksi, dan peningkatan ekonomi. Kegagalan satu-satunya kabinet ini, lanjut Feith, adalah kegagalan membangun basis dukungan politik.

Namun kalaupun harus dibilang gagal, setidaknya rakyat Indonesia perlu sedikit berbangga, karena negeri ini dulu pernah mempunyai seorang Perdana Menteri yang mengenakan kemeja kusam penuh tambalan, tak punya rumah pribadi, tapi dengan gagah berani menantang hegemoni partai politik di kala itu.

 

Referensi: The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Herbert Feith.
Penulis: Azzam Diponegoro

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.