Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Idealis Tapi Tak Panjang Umur

detikislami.com – Masa transisi kabinet bisa dibilang sebagai masa paling krusial, bahkan bisa menjadi krisis. Ketika jajaran kabinet lama sedang mengepak dan mengemas barang-barang pribadi mereka dari kantor, jajaran yang baru masih belajar untuk memulai langkah pertama.

Sementara itu, seluruh perhatian publik sedang tertuju kepada mereka. Selain dinilai sebagai tonggak harapan untuk menuju keadaan lebih baik, keberadaan mereka adalah hasil dari lobi-lobi antar berbagai elemen di kancah perpolitikan negeri terkhusus partai politik.

Perpolitikan Indonesia pada periode 1949-1957 ternyata punya tren yang cukup menarik –mungkin contoh yang kurang baik- untuk disimak. Dimana menteri dalam kabinet menjadi posisi yang paling dicari, dianggap mempunyai gengsi tinggi. Di kala itu, yang dapat menjadi menteri hanyalah para pimpinan kelompok politik dan juga kaum terdidik.

Baca Juga : Mohammad Natsir Berdiri di Antara Islam dan Negara

Bisa mengibarkan bendera di bagian depan mobil, dan mendapatkan pengawalan khusus dari tentara yang berjaga di rumah menjadi prestise tersendiri, rasa hormat dari masyarakat pun didapat, di samping pendapatan yang tinggi tentunya.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Empat hari berselang, Presiden Soekarno menjalankan hak preogratifnya dan menunjuk Mohammad Natsir sebagai formateur yang bertugas membentuk kabinet pemerintahan.

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir. Program : 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

 

Problem utama yang dihadapi Natsir tentu perseteruan yang mulai tercipta antara Masyumi, partai tempatnya bernaung dengan PNI. Sebagai partai dengan kekuatan terbesar kedua setelah Masyumi, PNI menuntut jatah posisi-posisi strategis dalam kabinet Natsir yaitu menteri dalam negeri dan juga menteri pendidikan. Mereka menolak posisi menteri luar negeri, menteri penerangan, menteri pekerjaan umum, dan pos perburuhan yang ditawarkan.

Alasan PNI jelas, jika menempati posisi menteri dalam negeri mereka bisa mengatur perihal penunjukan gubernur, bupati, dan jabatan kepala daerah lainnya. Dan posisi menteri pendidikan, tentunya untuk membendung pengaruh Islam berkembang dalam sistem pendidikan yang berlaku terkhusus sekolah milik pemerintah.

Pertentangan itu tentu membuat jalur komunikasi politik menjadi buntu. Hal tersebut sempat membuat Natsir frustasi, dua kali dia menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Soekarno namun ditolak. Pada kesempatan selanju