Kembali Ingatkan Luhut Soal 500 TKA China, PBNU: Wahid Kalam, BATALKAN!

detikislami.com –¬†Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) menyatakan bahwa alasan didatangkannya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China karena keahlian yang belum bisa digantikan oleh tenaga kerja asli Indonesia.

Merespons pernyataan itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kemenko Marives yang diwakili juru bicaranya Jodi Mahardi.

Ketua PBNU bidang Ekonomi, Umarsyah meminta anak buah Luhut Binsar Pandjaitan berhati-hati dalam melontarkanpernyataan yang mewakili pemerintah. Apalagi masyarakat Sulawesia Tenggara jelas menyatakan penolakan.

Umar mempertanyakan keahlian apa yang dimiliki oleh TKA China itu. Ia melihat kualitas  tenaga kerja asli Indonesia sudah sangat mumpuni dalam mengelola industri yang lebih strategis daripada smelter yang ada di Sultra itu.

“Inferior benar pernyataan itu (Jubir LBP, Jodi Mahardi), Stafsus ini tidak sepatutnya bicara itu. Emangnya apa pekerjaanya? Apakah sebodoh dan serendah itu level tenaga kerja kita. Bukankah kita sudah mampu mengelola industri yang lebih strategis, yang lebih complicated. Bahkan termasuk buruh untuk pabrik pesawat sudah ada dan siap kok, apalagi cuma smelter?” Kritik Umarsyah yang disampaikan ke kantor berita politik RMOL, Minggu (3/5)

Pria asal Metro lampung itu meminta Luhut dan anak buahnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Jika pernyataan tenaga lokal dianggap belum mampu maka dapat menyinggung perasaan seluruh bangsa Indonesia.

“Jadi hati-hati membuat pernyataan, ini akan memperburuk kondisi Luut yang sedang disorot kanan dan kiri,” demikian kata Umarsyah.

Terkait polemik rencana kedatangan 500 TKA China itu, menurut Umar solusinya sangat mudah, yakni membatalkan kedatangan TKA yang bersal dari negara pertama ditemukan virus mematikan corona baru (covid 19).

“Bagi saya solusinya mudah saja, nggak usah bikin pernyataan aneh-aneh, wahid kalam (satu kata) batalkan kedatangan TKA China itu. Pasti tidak akan ada gejolak penolakan dari masyarakat Sultra,” pungkas Umarsyah.

Rencana kedatangan 500 TKA China ini kemudian mendapat penolakan dari Forkopimda dan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Bahkan Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh mengaku jika pemerintah pusat nekat mendatangkan ratusan TKA itu, mereka akan menggelar demo penolakan. [Al]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.